Getting to know LTV in a mortgage, so you can buy your
dream house
Kredit
Kepemilikan Rumah (KPR) menjadi salah satu cara yang diminati untuk membeli
rumah baru, khususnya bagi pembeli rumah pertama. KPR dinilai meringankan beban
pembeli properti. Sebab, bisa membayar dengan sistem mencicil dan waktu cicilan
pun bisa disesuaikan dengan kemampuan pembeli.
Yang
harus diketahui, nilai KPR ditentukan oleh jumlah
perhitungan rasio LTV pembeli. Apa itu LTV? Mari simak paparan berikut
seputar serba-serbi LTV, cara menghitung LTV, dan peraturan pemerintah yang
mengatur LTV.
Lalu, apa yang dimaksud dengan LTV dalam KPR? Untuk ketahui
lebih detail, maka artikel ini akan membahas tentang:
- Pengertian LTV (Loan to Value);
- Perhitungan Formula LTV;
- Mengenal LTV Bank Indonesia;
- Apa itu LTV KPR;
- Rasio LTV Yang Baik;
- Presentase Maksimum Rasio
LTV/FTV
1. Pengertian Apa Itu LTV (Loan to Value)?
Melalui LTV, bank dapat menaksir kemampuan nasabah membayar
pinjaman yang diajukan.
Loan To Value disingkat LTV adalah istilah keuangan yang digunakan untuk menyebut ukuran
pinjaman dibandingkan dengan nilai properti yang dijadikan agunan. Dengan kata lain, LTV adalah nilai kredit atau pembiayaan properti yang dapat
diberikan oleh bank kepada nasabah. Besarnya rasio LTV bervariasi
disesuaikan dengan luas dan tipe properti baik itu rumah tapak, rumah susun,
maupun ruko atau rukan. Hal ini berpengaruh pada besarnya uang muka yang harus
dibayarkan oleh setiap nasabah.
Bank akan menganalisa dan menghitung
properti yang menjadi agunan ketika seseorang mengajukan Kredit Kepemilikan
Rumah (KPR). Nilai rasio LTV akan berpengaruh pada disetujui atau tidaknya
pengajuan pinjaman dana nasabah. Sebelum bank menyetujui pengajuan pinjaman,
biasanya mereka sudah menetapkan batas maksimum LTV yang bisa diberikan kepada
nasabah. Dari pihak bank rasio LTV digunakan untuk memberikan gambaran jumlah
skor kredit nasabah dan rasio utang terhadap pendapatan nasabah.
Ketika nilai rasio LTV melebihi
batas maksimum, maka biaya untuk mendapatkan pinjaman rumah pun meningkat.
Sebab, peminjam dengan LTV lebih besar dibandingkan batas maksimum yang
ditentukan oleh bank kemungkinan diharuskan membayar asuransi hipotek. Semakin tinggi nilai LTV, semakin banyak biaya asuransi
yang harus dibayar.
Asuransi hipotek diperlukan oleh
pemberi pinjaman hipotek konvensional saat DP pembeli kurang dari 20% dari
harga pembelian rumah. Tujuannya adalah untuk melindungi pemberi pinjaman dari
terjadinya gagal bayar. Sayangnya, meski peminjam yang harus membayar asuransi,
akan tetapi sebetulnya asuransi ini bertujuan untuk melindungi bank selaku
pemberi pinjaman.
2. Perhitungan Formula LTV
“Semakin rendah nilai rasio LTV,
semakin mudah nasabah mendapat persetujuan pinjaman dari bank”
Untuk menghitung besarnya rasio LTV,
Anda bisa membagi jumlah pinjaman dengan nilai agunan hasil
appraisal.
Nilai appraisal biasanya diberikan oleh
analisis properti dari pihak bank dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
Jangan kaget bila nilai rumah yang
diberikan analisis properti tidak sama dengan harga rumah yang akan Anda beli.
Ini dikarenakan mereka menganalisis berdasarkan keadaan terkini properti dengan
mempertimbangkan faktor-faktor tertentu.
Berikut adalah rumus perhitungan
LTV/ Here
is the LTV . calculation formula:
Contoh/Example
Anda mengajukan pinjaman ke bank
sebanyak Rp700 juta untuk membeli sebuah rumah. Lalu, Anda mengajukan pinjaman
senilai yang yang dibutuhkan, yakni sekitar Rp700 juta. Pihak bank akan
mengutus analisis properti untuk mengukur harga bangunan. Setelah dinilai oleh appraisal,
harga rumah yang akan Anda beli adalah Rp1 miliar.
Maka, cara menghitung rasio LTV Anda
adalah sebagai berikut:

Rasio LTV= jumlah yang terhutang / nilai asset yang dinilai
x 100
- Rasio LTV= Rp700 juta / Rp1 milyar
Rasio LTV Anda adalah 70% dan bila
batas maksimum bank adalah 80%, besar kemungkinan permohonan peminjaman Anda
disetujui. Bahkan, Anda bisa mengajukan top up ke bank untuk meminta
dana pinjaman sebanyak 80% sesuai batas maksimum dari bank.

Setelah akad kredit ditandatangani kedua belah pihak, maka
bank akan melakukan transfer 100% harga appraisal ke penjual rumah.
Kemudian nasabah membayar down payment rumah ditambah biaya lainnya
seperti notaris, sertifikat dan asurasi ke bank. Setelah itu, sisa Rp700 juta
yang Anda pinjam dari bank dapat Anda bayarkan dengan sistem mencicil KPR.
Bila Anda meminjam uang untuk
membangun rumah baru, Anda dapat menggunakan tanah yang akan dibangun tersebut
sebagai modal untuk pinjaman konstruksi. Alur proses peminjamannya sama dengan
di atas.
3. Mengenal LTV Bank Indonesia
Kebijakan baru pemerintah untuk rasio LTV membuka kesempatan
masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah.
Selama ini, peraturan pemerintah
yang mengatur LTV mengalami perubahan beberapa kali. Hal ini karena Bank
Indonesia (BI) berupaya melakukan penyesuaian kebijakan mengenai dasar
perhitungan LTV dengan tujuan agar masalah keuangan di sektor properti dapat
diselesaikan dengan baik.
Mulai 1 Agustus 2018, peraturan yang
berlaku adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI tanggal 1 Agustus 2018
tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to
Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan
Kendaraan Bermotor. Dengan diberlakukan peraturan ini, maka peraturan
sebelumnya, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016, dicabut.
Dalam kebijakan yang sudah
diperbaharui ini, BI memberi kelonggaran ketentuan LTV dan FTV (Financing to
Value) dengan memberi kebebasan pada bank untuk mengatur rasio LTV kredit
properti (KK) dan pembiayaan properti (PP) fasilitas rumah pertama untuk semua
tipe rumah.
Seperti yang dilansir dari Kompas,
kebijakan ini akan meningkatkan kesempatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan
rumah pertama melalui KPR. Semakin longgar atau besar rasio LTV yang ditetapkan
bank, maka semakin kecil DP yang disediakan nasabah. Hal ini akan meningkatkan
daya beli masyarakat.
Appraisal Adalah Taksiran Nilai Properti Anda.
Appraisal adalah “proses penaksiran harga
rumah sebelum dibeli, dijual, atau dilelangkan. Proses ini harus dilakukan oleh
profesional, agar harganya benar-benar sesuai dengan prinsip keadilan dan
keadaan pasar di masa depan”.
Proses appraisal ini dilaksanakan oleh pihak bank dengan cara melakukan survei ke lokasi
rumah, lalu menanyakan harga kisaran tanah di wilayah tersebut kepada ketua
RT/RW ataupun tetangga sekitar. Sama seperti pendekatan harga pasar,
perhitungan appraisal ini mempertimbangkan spesifikasi, lokasi dan
kualitas bangunan.
Aspek yang dinilai dalam performance appraisal
dan metodenya
- Aspek
kehadiran dan ketepatan waktu dalam hubungannya dengan absen atau
rapat.
- Aspek
kemampuan interpersonal dalam pekerjaan.
- Aspek
penilaian prestasi karyawan.
- Kemampuan dalam
berkomunikasi.
- Keterampilan
dan delegasi tim.
- Manajemen
waktu.
- Produktivitas
kerja.
Jenis-Jenis Appraisal yang Dilakukan Bank
Setelah membahas apa itu biaya appraisal, kali
ini kita akan membahas beberapa jenis appraisal paling umum dilakukan bank.
Adapun jenis-jenis appraisal adalah sebagai berikut:
1. Appraisal Bangunan, Appraisal bangunan
adalah proses penaksiran harga bangunan dengan berdasarkan kualitas, usia,
luas, dan nilai bangunan. Jika Anda ingin melakukan appraisal rumah, maka Anda
perlu memastikan kualitas, usia, dan luas rumah terlebih dulu. Selain itu,
pastikan juga perbandingan luas rumah dan tanah yang Anda miliki di sekitar
rumah, karena ini juga mempengaruhi perhitungan appraisal bangunan.
2.
Appraisal Tanah, Appraisal tanah
adalah proses penaksiran harga tanah, dengan atau tanpa bangunan di atasnya.
Tidak seperti appraisal bangunan, jasa appraisal dapat diminta untuk tidak
mempertimbangkan nilai bangunan apapun di atasnya. Pemilik tanah hanya perlu
menyediakan sertifikat tanah dan rumah yang terpisah.
3. Appraisal Tanah dan Bangunan, Jenis
terakhir appraisal adalah appraisal tanah dan bangunan, kombinasi penaksiran
dari tanah dan bangunan. Appraisal tanah dan bangunan merupakan jenis appraisal
paling umum, karena biasanya orang menjual aset bangunan sekaligus tanah tempat
berdirinya.
Syarat-Syarat Pengajuan Appraisal
Ada beberapa hal yang harus Anda penuhi sebelum
menghubungi bank/jasa independen dan meminta appraisal. Adapun syarat-syarat
pengajuan appraisal adalah sebagai berikut.
· Fotokopi/scan
identitas diri (KTP/SIM/Paspor)
· Fotokopi/scan
Kartu Keluarga terbaru
· Fotokopi/scan
Rekening dan buku tabungan
· Fotokopi/scan
slip gaji 3 bulan terakhir
· Fotokopi/scan
Buku Nikah (bila sudah menikah)
· Rekening
listrik/air/telpon 3 bulan terakhir
· Akta
Kepemilikan/Surat Hak Milik Tanah/Bangunan
· Biaya
appraisal sesuai permintaan petugas
Setelah dokumen-dokumen di atas terpenuhi, Anda
dapat langsung membawanya ke bank/jasa appraisal pilihan dan menunggu petugas
appraisal datang ke rumah.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Appraisal
Meski ada ilmu taksirnya, nilai appraisal adalah
sesuatu yang tidak dapat Anda perkirakan sendiri, karena ini tergantung pada
berbagai faktor. Oleh karena itu, pastikan rumah/tanah Anda memenuhi
faktor-faktor berikut sebelum mengajukan appraisal.
1. Lokasi
Rumah Strategis; Faktor pertama yang mempengaruhi appraisal adalah
lokasi rumah. Semakin strategis lokasi rumah Anda, maka harga appraisalnya pun
akan semakin tinggi. Strategis tidaknya rumah ditentukan oleh beberapa hal,
misalnya kedekatan dengan jalan, fasilitas umum di sekitar, dan rendahnya
intensitas bencana.
2. Akses
Menuju Alamat Mudah; Faktor berikutnya yang mempengaruhi appraisal
adalah kemudahan akses menuju alamat rumah/tanah. Apabila akses menuju
rumah/tanah Anda susah, maka kemungkinan taksiran harga appraisalnya akan
semakin rendah.
3. Kerapian
Lingkungan Rumah; Jika Anda mengajukan appraisal rumah, maka kerapian
luar dan dalam rumah akan mempengaruhi harga appraisalnya. Oleh karena itu,
sebelum petugas appraisal datang ke rumah, tata lingkungan rumah dengan serapi
dan secantik mungkin. Bila perlu, lakukan renovasi sederhana seperti
pengecatan, pemasangan pagar, dan perbaikan bagian-bagian rumah yang rusak.
4. Kelengkapan
Dokumen; Selain kerapian, faktor lain yang mempengaruhi appraisal
adalah kelengkapan dokumen tanah/bangunan. Apabila tanah/bangunan Anda tidak
memiliki berkas kepemilikan lengkap, maka kemungkinan besar harga appraisalnya
akan terjun bebas.
Di samping kelengkapan, peringkat
legalitas berkas tanah/bangunan juga dapat mempengaruhi nilai appraisal.
Sebagai contoh, Akta Jual Beli (AJB) umumnya punya nilai appraisal lebih rendah
dibanding Sertifikat Hak Milik (SHM).
5. Integritas
Petugas Appraisal; Faktor terakhir yang mempengaruhi appraisal adalah
integritas analis appraisal pilihan Anda. Ada banyak analis appraisal di
sekitar kita, baik dari bank atau jasa independen. Agar aman, sebaiknya pilih
jasa appraisal/bank dengan reputasi baik dan terbukti mampu memberi penaksiran
secara akurat.
Cara Menghitung Appraisal Rumah dengan Mudah
Setelah membahas
pengertian appraisal, biaya appraisal, syarat, dan faktor pemengaruhnya, kali
ini kita akan membahas cara menghitung appraisal rumah. Meski petugas appraisal
punya perhitungannya sendiri, tidak ada salahnya Anda melakukan appraisal
mandiri terlebih dulu. Cara menghitung appraisal rumah selengkapnya bisa Anda
simak melalui simulasi ini.
Contoh cara menghitung appraisal rumah:
Pak Robert ingin
membeli KPR di sebuah daerah pinggiran kota. Harga KPR tersebut meliputi rumah
dengan ukuran 200 m persegi dan total tanah (ditempati + tidak ditempati
bangunan) sebesar 325 m persegi.
KPR tersebut terketak di
daerah strategis, sehingga nilai appraisal rumahnya adalah sebesar Rp2 juta/m
persegi dan appraisal tanah sebesar Rp1,5 juta/m persegi. KPR tersebut bukan
rumah baru, melainkan rumah yang sudah berdiri 10 tahun, dengan penyusutan
nilai Rp4 juta per tahunnya.
Maka nilai appraisal
KPR tersebut adalah:
4. Rasio LTV Yang Baik
LTV digunakan oleh bank untuk
mengukur kemampuan nasabah membayar pinjaman.
Nilai rasio LTV nasabah akan
mempengaruhi disetujui atau tidaknya permohonan pinjaman dana dari nasabah.
Biasanya bank sudah menetapkan nilai tertinggi atau batas maksimum LTV yang
dapat diberikan kepada nasabah, Nilai rasio LTV dari bank akan dibandingkan
dengan nilai LTV nasabah. Bila setelah dihitung, LTV nasabah sama atau bahkan
di bawah nilai maksimum rasio LTV yang dapat diberikan bank, maka peluang
pinjaman Anda cair akan lebih besar. Inilah yang disebut rasio LTV yang baik.
Rasio LTV membantu nasabah untuk
mengevaluasi risiko yang didapat dari pinjaman ini. Semakin banyak pinjaman,
akan semakin besar pula risikonya.
Selain sulit mendapat persetujuan,
banyaknya pinjaman berarti makin banyak pula dana yang harus dikeluarkan karena
tingkat suku bunga yang tinggi dan ada beberapa biaya tambahan seperti asuransi
hipotek. Tak hanya itu, bila nasabah gagal melunasi pinjaman, bank dapat
mengambil alih rumah dan menjualnya.
Dari pihak bank, rasio LTV digunakan
untuk memberi gambaran jumlah skor kredit nasabah dan rasio utang terhadap
pendapatan nasabah. Ini adalah cara cepat bagi bank untuk menghitung kemampuan
nasabah membayar pinjaman.
6. Persentase Maksimum Rasio LTV/FTV
Pemerintah mengatur besaran rasio LTV maksimum melalui
peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Dilansir dari situs resmi Bank
Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/2/PBI/2021 tentang
perubahan ketiga dari PBI Nomor 20/8/PBI/2018 yang membahas tentang Loan to Value (LTV) mengalami
penyesuaian uang muka. Berikut ini perubahan baru per 23 Ferbuari 2021.
|
Tipe Properti (m2) Termasuk Properti Berwawasan Lingkungan
|
Bank Yang Memenuhi Persyaratan NPL/NPF
|
Bank Yang Tidak Memenuhi Persyaratan NPL/NPF
|
|
KP/KPP
Fasilitas I dst
|
KP/PP
Fasilitas I
|
KP/PP
Fasilitas II dst
|
|
Rumah Tapak
|
|
|
|
TIPE
>70%
|
100%
|
95%
|
|
Tipe>21-70
|
100%
|
95%
|
|
Tipe<21
|
100%
|
100%
|
|
Rumah Susun
|
|
|
|
TIPE
>70%
|
100%
|
95%
|
|
Tipe>21-70
|
100%
|
95%
|
|
Tipe<21
|
100%
|
100%
|
|
Ruko/Rukun
|
100%
|
95%
|
|
|
|
|
Selain penetapan rasio LTV di atas,
BI memberi kebebasan tiap bank untuk menetapkan besaran rasio LTV dan besaran
uang muka khususnya untuk pembeli rumah pertama. Dengan syarat tetap
memperhatikan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen dalam memberikan
kredit dan pembiayaan properti.
Peraturan
Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 tanggal 1 Agustus 2018 tentang Rasio Loan to Value
untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan
Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.
Latar Belakang Penerbitan
“Peraturan Bank
Indonesia tentang Rasio Loan to Value untuk
Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan
Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau
Pembiayaan Kendaraan Bermotor” (PBI LTV/FTV)
Tahun 2018:
1. Dalam rangka mendorong berjalannya fungsi intermediasi
perbankan yang seimbang dan berkualitas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi
nasional dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia
memutuskan untuk menerapkan kebijakan Makroprudensial yang lebih akomodatif di
sektor properti melalui:
i.
Penyesuaian rasio Loan to Value (LTV) untuk kredit properti (KP)
serta rasio Financing to Value (FTV) untuk pembiayaan properti (PP),
ii.
Penyesuaian jumlah maksimum fasilitas KP atau PP untuk pemilikan
properti yang belum tersedia secara utuh (inden), dan
iii.
Penyesuaian pengaturan tahapan
dan besaran pencairan KP/PP untuk pemilikan properti inden.
2. Kebijakan yang lebih akomodatif tersebut diambil dengan
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
a.
Kondisi perekonomian nasional yang
meliputi pertumbuhan kredit dan pembiayaan properti yang masih berada pada fase
akselerasi dan belum mencapai puncak diikuti dengan penyediaan dan permintaan
terhadap produk properti yang mulai meningkat; kemampuan debitur yang masih
cukup baik, serta risiko kredit dan pembiayaan yang relatif terjaga; dan
b.
Karakteristik
sektor properti yang memiliki efek pengganda (multiplier effect) cukup
besar terhadap perekonomian nasional, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan aspek perlindungan konsumen.
c.
Ke depan, Bank Indonesia senantiasa
siap untuk melakukan penyesuaian kebijakan dalam hal terdapat indikasi overheating
di sektor properti melalui evaluasi kebijakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun.
Substansi Pengaturan:
1.
Penyempurnaan kebijakan LTV/FTV yang lebih akomodatif di tahun 2018 meliputi:
a.
Penyesuaian rasio LTV untuk KP dan
rasio FTV untuk PP;
b.
penyesuaian
jumlah maksimum fasilitas KP atau PP untuk pemilikan properti inden; dan
c. Penyesuaian pengaturan tahapan serta besaran
pencairan KP atau PP untuk pemilikan properti inden.
2. Penyempurnaan kebijakan LTV/FTV di tahun 2018 tersebut,
berlaku bagi bank yang memenuhi persyaratan:
a.
Rasio kredit bermasalah atau rasio pembiayaan
bermasalah secara neto kurang dari 5%; dan
b.
Rasio KP bermasalah atau rasio PP
bermasalah secara bruto kurang dari 5%.
3. Dalam hal bank memenuhi persyaratan
kredit bermasalah atau rasio pembiayaan bermasalah dan persyaratan rasio KP
bermasalah atau rasio PP bermasalah sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka bank berhak untuk menerapkan penyempurnaan kebijakan LTV/FTV di tahun
2018 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Persentase besaran rasio LTV
untuk KP dan rasio FTV untuk PP, paling tinggi sebesar:
Penetapan rasio LTV dan rasio FTV selain yang diatur
sebagaimana di atas, diserahkan kepada kebijakan bank
dengan tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit
atau pembiayaan,
Contohnya:
(i)
rasio LTV/FTV untuk fasilitas
pertama dan
(ii)
KP rumah tapak dengan
luas s.d. 21m2.
b.
umlah fasilitas KP atau PP untuk
pemilikan properti inden ditetapkan paling banyak 5 (lima) fasilitas KP atau PP
untuk pemilikan properti inden. Dalam hal bank memberikan KP atau PP untuk
pemilikan properti inden maka bank wajib memenuhi persyaratan tertentu yang
ditetapkan Bank Indonesia.
c. Bank yang memberikan KP atau PP untuk
pemilikan properti inden sebagaimana dimaksud pada huruf b maka wajib melakukan
pencairan KP atau PP secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
1)
Paling tinggi 30% (tiga puluh persen)
dari plafon setelah tanda tangan perjanjian KP atau PP, tanpa diperlukan
penilaian perkembangan pembangunan;
2)
Paling tinggi 50% (lima puluh persen)
dari plafon setelah pencairan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan
penyelesaian fondasi, berdasarkan penilaian perkembangan pembangunan;
3)
Paling tinggi 90% (sembilan puluh
persen) dari plafon setelah pencairan sebagaimana dimaksud dalam huruf b sampai
dengan penyelesaian tutup atap, berdasarkan penilaian perkembangan pembangunan;
dan
4)
Sebesar 100% (seratus persen) dari
plafon setelah penandatanganan berita acara serah terima yang dilengkapi dengan
akta jual beli dan akta pembebanan hak
tanggungan atau surat kuasa membebankan hak tanggungan.
Pencairan bertahap dan penilaian perkembangan pembangunan
sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan angka 3)
wajib didasarkan atas laporan perkembangan pembangunan yang berasal dari
pengembang dengan verifikasi dari penilai intern Bank atau penilai independen.
Sehubungan pencairan bertahap tersebut, terdapat penjelasan
sebagai berikut:
1)
Bank hanya dapat melakukan 1 (satu)
kali pencairan setelah penandatanganan perjanjian KP atau PP.
2)
Bank dapat melakukan lebih dari 1 (satu)
kali pencairan dalam kurun waktu
sebagai berikut:
a)
setelah penandatanganan perjanjian KP/PP sampai dengan penyelesaian
fondasi; dan
b)
setelah penyelesaian fondasi sampai dengan penyelesaian
tutup atap; berdasarkan penilaian perkembangan
pembangunan.
3)
Dalam hal AJB dan APHT atau SKMHT
belum tersedia maka dapat digunakan cover note dari notaris atau pejabat
pembuat akta tanah (PPAT) yang antara lain memuat informasi penyelesaian
dokumen tersebut dan kesanggupan notaris atau PPAT untuk menyerahkannya.
4. Dalam hal bank tidak memenuhi persyaratan kredit bermasalah atau rasio pembiayaanbermasalah
dan persyaratan rasio KP bermasalah atau rasio PP bermasalah sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Persentase besaran rasio LTV untuk KP dan
rasio FTV untuk PP, paling tinggi sebesar:
b. Tidak diperkenankan untuk memberikan KP
atau PP untuk pemilikan properti inden; dan
c. Mekanisme pencairan bertahap dihapuskan.
5.
Selain penyesuaian
ketentuan di atas, terdapat kewajiban bagi bank untuk mematuhi
prinsip kehati-hatian dalam pemberian KP atau PP dengan pengaturan sebagai
berikut:
a.
Bank
wajib memastikan bahwa tidak terjadi pengalihan KP atau PP untuk pemilikan
properti inden kepada debitur atau nasabah lain baik pada bank yang
sama maupun pada bank lain, untuk jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun;
b.
Bank
wajib memperhatikan kemampuan debitur atau nasabah untuk menyelesaikan
kewajiban KP atau PP;
c.
Bank wajib memperhatikan kelayakan
usaha pengembang terkait penyelesaian properti yang belum tersedia secara utuh;
dan
d.
Bank wajib memastikan bahwa
transaksi dalam pemberian KP atau PP harus dilakukan melalui rekening debitur
atau nasabah kepada rekening pengembang atau penjual yang berada di bank.
Prinsip kehati-hatian dimaksud harus dituangkan
secara tertulis dalam bentuk pedoman internal bank.
6. Bank juga harus memiliki sistem informasi untuk
pemantauan implementasi pengaturan Rasio LTV untuk KP dan Rasio FTV untuk PP .
7.
Bank Indonesia melakukan evaluasi kebijakan LTV/FTV untuk KP/PP dan uang muka untuk kredit
kendaraan bermotor (KKB)/pembiayaan
kendaraan bermotor (PKB) paling sedikit 1 kali dalam setiap 1
tahun.
Adapun, cakupan evaluasi kebijakan untuk LTV/FTV antara
lain meliputi besaran rasio LTV/FTV, pengaturan top
up, KP/PP yang diambil alih (take over), dan KP/PP untuk
properti inden. Sementara itu, cakupan evaluasi kebijakan uang muka untuk
KKB/PKB antara lain uang muka untuk KKB/PKB dan jenis penggunaan KKB/PKB.
8.
Terdapat penyesuaian pengaturan
lainnya antara lain terkait sanksi atas pelanggaran prinsip kehati-hatian,
sanksi atas pelanggaran PBI LTV/FTV sebelumnya, dan penambahan konten surat
pernyataan dari calon debitur terkait KP atau PP untuk pemilikan properti
inden.
9.
Sejumlah pengaturan yang telah ada
dalam ketentuan sebelumnya secara substansi tidak berubah antara lain meliputi
pengaturan besaran uang muka untuk KKB/PKB, larangan pemberian kredit atau
pembiayaan uang muka, perlakuan untuk top up dan/atau take over terhadap
KP atau PP, dan pengecualian program perumahan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah dari PBI LTV/FTV.
10.
Pemberlakuan:
PBI LTV/FTV mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2018. Penerbitan PBI LTV/FTV tersebut akan mencabut Peraturan
Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit
Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka
untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.
Sumber Link:
https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI_200818.aspx
https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/06/14/appraisal-adalah